Berita

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I resmi menerima piagam dan piala Penghargaan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2025 yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, pada Selasa (9/12/2025). Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Danurejan, Jogjakarta.

Sebelumnya, pada Rabu-Kamis (5-6 November 2025), telah dilaksanakan Penilaian Implementasi Indikator Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Balai Kota Kusumo Wicitro, Kota Blitar. Penilaian tersebut melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya KPK RI, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI, serta Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil evaluasi bersama lintas lembaga tersebut, Kota Blitar resmi ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2025, bersama Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kota Blitar berhasil meraih predikat “Istimewa” dengan skor 92,15. Penetapan ini diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo.

Pencapaian ini menegaskan komitmen Kota Blitar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan tersebut sekaligus membuktikan bahwa pemerintahan yang bebas korupsi dapat diwujudkan secara nyata melalui upaya pencegahan yang konsisten dan berkelanjutan, yang terbukti lebih kuat dampaknya dibandingkan penindakan semata.

Selain itu, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan media. Keduanya memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas serta menyebarluaskan praktik-praktik baik antikorupsi agar terus menjadi budaya bersama.

Melalui pencapaian ini, Pemerintah Kota Blitar berharap dapat semakin memperkuat ekosistem pemerintahan yang berintegritas, sekaligus mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan capaian antikorupsi demi terwujudnya layanan publik yang semakin prima dan bebas dari praktik korupsi.