Blitar, 29 Agustus 2024 – Kota Blitar kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Hal ini terlihat dari kegiatan Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama tim riset, Kamis (29/8) di Gedung Kusuma Wicitra.Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala OPD, Perwakilan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Blitar, serta dihadiri oleh Inspektorat Provinsi Jawa beserta tim. Acara ini dibuka secara resmi oleh Walikota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd. Dalam sambutannya, Walikota Santoso menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Tim KPK ke Kota Blitar. Ini merupakan bentuk dukungan dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi,” ujar Walikota Santoso.Senada dengan Walikota, Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham, dalam paparannya menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam pencegahan korupsi, sehingga menjadi salah satu Kandidat Kota Percontohan Anti-Korupsi. Menurutnya, Kota Blitar telah menunjukkan progres yang sangat baik dan berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.“Kota Blitar memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kabupaten/kota yang bebas dari korupsi. Kami berharap upaya yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan,” kata Ariz Dedy Arham.Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, S.Sos, M.Si, juga menyampaikan paparan mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam pencegahan korupsi. Beberapa upaya tersebut antara lain adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan sistem pengendalian internal, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.Sementara itu, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pendapatnya mengenai upaya pencegahan korupsi di Kota Blitar. Mereka sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam memberantas korupsi dan berharap upaya ini dapat terus ditingkatkan.“Kami sangat mendukung upaya Pemerintah Kota Blitar dalam memberantas korupsi. Kami berharap upaya ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Indeks RB Kota Blitar Tahun 2023 naik menjadi 84.68 dengan predikat A- dan masuk 35 besar Kabupaten/Kota predikat tertinggi se Indonesia. Pada tahun 2022 indeks RB Kota Blitar yaitu 68.71 dengan predikat B.Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Tim Penilai Nasional berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif sehingga penilaian didasarkan pada dua jenis penilaian yaitu RB General dan RB Tematik.Penilaian didasarkan pada 30 indikator seperti Tingkat Maturitas SPIP, Pembangunan ZI, Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Pengentasan Kemiskinan, Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan lain-lain.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) pada tanggal 3-4 Desember 2024 di Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kota Blitar. Rakorwasda menjadi forum penting bagi para inspektorat untuk berkoordinasi, berbagi pengalaman, dan membahas isu-isu terkini terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Tujuan utama Rakorwasda adalah untuk memperkuat sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pengawas Eksternal Pemerintah (APEP)(BPK RI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.Rakorwasda memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya forum ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu terkini dalam pengawasan, serta berbagi praktik terbaik. Selain itu, Rakorwasda juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.